Tahap Pertama: Permulaan pertumbuhan Kelembagan Iptek, (Indonesia - sampai awal 80’an)
Tahap Kedua: Konsolidasi Kegiatan dan Kelembagaan (Indonesia pada awal 80 an - sampai sekarang)
Tahap Ketiga : Kebijakan Teknologi sebagai Prime Mover Perekonomian. (Negara Industri Maju)
Tahap I :
- Kebijakan Iptek diturunkan dari Kebijakan Ekonomi.
- Alokasi anggaran untuk investasi di lembaga Litbang dan pendidikan. Isu utama adalah pooling resources untuk mencapai critical mass
- Perluasan kelembagan Iptek, Pembentukan BPPT (1978), Puspiptek, Dewan Riset Nasional(1988) menambah lembaga penelitian yang telah lebih dulu ada LIPI dll.
- Penigkatan kapasitas dan tingkat kelulusan pada lembaga pendidikan tinggi
Tahap II :
- Kebijakan ekonomi masih sebagai prime mover
- Kebijakan Iptek tidak hanya hanya terbatas dalam penumbuhan sisi suplai, tetapi juga menumbuhkan sisi demand.
- Kebijakan Iptek erat terkait dengan Kebijakan industri.(Industrial Technology) Industri berbasis teknologi didukung perkembangannya
- Isu penting adalah masalah Linkages (Keterkaitan antara sisi suplai dan sisi demand)
- Mendorong swasta dalam Litbang
Tahap III
- Teknologi sebagai sumber daya saing dan menjadi aset terpenting negara industri (Knowledge Based Economies)
- Kebijakan Ekonomi diturunkan dari Kebijakan Teknologi
- Sektor swasta sebagai pelaku utama Litbang
- Pemerintah melakukan intervensi secara selektif terbatas pada Litbang strategis, Hi-tech, penyediaan public goods dan melindungi kepentingan nasional (pertahanan, energi, pangan, kesehatan dll)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar