(Sumber : Bappenas)
I. LATAR BELAKANG
Pengembangan sistem transportasi yang dilakukan di Indonesia saat ini masih terkesan konvensional dan parsial. Konvensional karena pendekatannya hanya didasarkan besarnya aktifitas yang terjadi pada suatu wilayah sehingga pertumbuhan perekonomian dan perkembangan wilayah menjadi terpusat. Selain itu sistem transportasi yang dikembangkan juga masih terfokus pada moda transportasi angkutan darat yang pada umumnya dilakukan secara parsial dan integrasi dengan moda lain belum di rencanakan secara strategis. Hal ini tentunya memunculkan berbagai masalah yang berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sistem. Parsialisme ini terjadi karena belum ada perencanaan sistem transportasi yang terintegrasi dengan konsep multimoda dimana analisa permintaan dan pelayanan jasa infrastruktur transportasi dikaji lebih mendalam sehingga dapat melihat potensi penggunaan moda-moda lain yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sistem transportasi. Mengintegrasikan seluruh moda transportasi yang ada merupakan ide awal studi ini. Dengan demikian setiap moda yang beroperasi nantinya akan menjadi sebuah elemen esensial yang saling berpengaruh satu sama lain sehingga membentuk suatu sistem yang terpadu. Hal ini dapat memudahkan pengawasan dan pengembangan sistem transportasi di kemudian hari.
II. METODOLOGI
Secara garis besar, studi ini memiliki 3 tahan yaitu tahap identifikasi, tahap perumusan pengembangan pendekatan baru dan tahap perumusan rekomendasi dan kebijakan manajemen sistem transportasi. Proses Identifikasi terbagi menjadi beberapa tahap, antara lain :
Mereview Kebijakan Pengembangan dan Prasarana Wilayah:
Kebijakan pengembangan dan prasarana wilayah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah segala kebijakan dan peraturan yang menyangkut prasarana dan pengembangan wilayah. Kebijakan ini akan digunakan sebagai landasan dalam mengistimasi keadaan – keadaan dimasa akan datang baik dari aspek pengembangan wilayah maupun aspek transportasinya.
Identifikasi Kondisi Sosial dan Ekonomi:
Identifikasi sosial dan ekonomi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah untuk melihat profil aspek kependudukan dan perekonomian dari daerah khusunya daerah studi. Parameter sosial dalam studi ini adalah faktor kependudukan dan parameter ekonomi yang digunakan adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan dilakukan identifikasi kondisi sosial terutama perekonomian adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh transportasi terhadap perekonomian daerah. Dalam studi ini efisiensi didapat dari optimasi transportasi secara terintegrasi melalui konsep multimoda dengan ekonomi sebagai parameter output. Pengaruh ekonomi terhadap transportasi dilihat dari capital stock berupa infrastruktur transportasi yang memberikan output penguruh terhadap PDRB berdasarkan fungsi produksi Cobb-Douglass sebagari berikut :
Dimana:
= output (PDRB),
= koefisien Teknologi,
= Kapital Stok,
= tenaga kerja/penduduk,
= share Kapital Stok
=share tenaga kerja/penduduk.
Identifikasi Kondisi Infrastruktur Wilayah:
Infrastruktur wilayah yang terkait dalam studi ini adalah infrastruktur terkait prasarana transportasi. Beberapa parameter yang yang terkait dengan infrastruktur transportasi antara lain jalan darat, pelabuhan dan infrastruktur lainnya terkait masing-masing moda yang beroperasi.
Proses perumusan pengembangan pendekatan baru terbagi menjadi beberapa tahap, antara lain:
a. Identifikasi Variabel Kunci Untuk Perumusan Mental Maps Berbasis Causal Loop (Simpal Balik). Tahap identifikasi ini berjalan secara simultan antara penyusunan model dan ketersediaan data serta waktu maupun dana yang ada. Kesemuanya ini akan saling berpengaruh sehingga apabila dimungkinkan maka pengenalan akan model system dynamics perlu diketahui terlebih dahulu yang kemudian secara simultan ditentukan data yang diperlukan. Modelnya sendiri bisa saja mengalami penyesuaian kembali apabila data yang diharapkan ternyata memerlukan usaha yang melampaui ketersediaan resources maupun waktu yang ada.
b. Pembuatan Sub-model Transportasi Dengan Faktor Ekonomi, Penduduk, Industri dan Pembangunan Daerah.
Sub-model transportasi pada dasarnya terdiri dari 5 tahap dasar, yaitu:
• Tahap Analisis Trip Generation: Merupakan analisa bangkitan transportasi berdasarkan data literatur maupun hasil survey data sekunder dan primer. Analisa bangkitan ini akan mendapatkan masukan dari analisa dinamika pengembangan wilayah sebagai faktor yang mendorong terjadinya pergerakan atau distribusi barang dan orang yang menggunakan moda tertentu dalam wilayah studi.
• Tahap Analisis Trip Attraction: Bangkitan dan tarikan perjalanan merupakan dua sisi mata uang yang terjadi secara timbalik balik hanya saja distribusinya yang berbeda atau berlawan arah. Dengan demikian analisa ini berjalan secara simultan dengan analisa bangkitan perjalanan barang dan orang.
• Tahap Analisis Trip Distribution: Analisa distribusi perjalanan barang dan orang secara umum dan lazim dilakukan dengan menggunakan model gravitasi (gravity model) yang menggunakan hasil perhitungan analisa bangkitan dan tarikan perjalanan serta jarak antara kedua wilayah yang terkait.
• Tahap Analisis Traffic Assignment: Merupakan analisa pembebanan lalu lintas dengan pemodelan untuk menentukan beban lalu lintas (volume lalu lintas) yang akan diterima sistem jaringan jalan serta moda lain yang ada atau yang akan dibangun nantinya dalam rangka memenuhi permintaan perjalanan barang dan orang yang diprediksi dari hasil model analisa.
• Tahap Analisis Modal Split: Merupakan analisa pembagian moda transportasi berdasarkan distribusi perjalanan dan pembebanan lau lintas barang dan orang. Sesuai dengan kondisi atau skenario yang dibangun maka volume barang dan orang yang segera terdistribusi nanti akan diangkut dengan menggunakan moda yang dinilai paling realistis berdasarkan skenario pengembangan wilayah tersebut.
Berkaitan dengan optimasi transportasi dengan faktor sosial ekonomi, ekonomi, penduduk, industri dan pembangunan daerah diperlukan perencanaan pada tahap selanjutnya (meso) seperti yang tergambar dalam diagram alir berikut :
Gambar 2.1
Proses Analisa Kinerja Transportasi Tahap Meso
Pada tahap ini input pergerakan barang dan orang dilihat dari produksi sektoral tiap zona studi. Proses yang dilakukan adalah melakukan analisa kinerja sistem transportasi berikut skenario kebijakan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya transportasi sehingga secara langsung dapat menurunkan biaya produksi khususnya terkait sektor industri dan hasil tambang. Efisiensi ini pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian wilayah yang kembali berpengaruh terhadap peningkatan produksi sektoral. Pada tahap ini dirumuskan konsep intermoda sebagai salah satu skenario dasar dalam melakukan optimasi kinerja sistem transportasi yang teritegrasi dengan melakukan simulasi dinamis sebagai dasar pendekatan baru pada studi ini.
Selanjutnya pada proses rekomendasi dan kebijakan manajemen sistem transportasi, secara garis besar dilakukan mengevaluasi alternatif kebijakan transportasi ke depan yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan pengembangan ekonomi wilayah terkait. Dalam konteks ini skenario kebijakan terdiri dari 2 kategori utama, yaitu:
a) Perkembangan kebutuhan (demand). Skenario ini terkait dengan potensi sosial-ekonomi wilayah serta pertumbuhannya ke depan, terutama menyangkut pertumbuhan populasi dan distribusi spasialnya, pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama dari wilayah yang bersangkutan, atau pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
b) Perkembangan jaringan transportasi (supply). Skenario ini menyangkut perkembangan jaringan dari masing-masing moda transportasi, baik perkembangan di lintas maupun di titik-titik simpul transportasi, perkembangan sistem intermoda atau multimoda, dan termasuk juga perkembangan teknologi yang mendukung kinerja operasi dan pelayanan jaringan transportasi.
Evaluasi terhadap alternatif skenario dan perumusan rekomendasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan parameter-parameter berikut:
• Indikator ekonomi sebagai parameter untuk mengukur perkembangan wilayah khususnya hal-hal yang terkait industri dan pertambangan.
• Indikator operasional dari pengembangan sistem transportasi yang menunjukkan aspek-aspek efektivitas dan efisiensi sistem;
Indikator manfaat dan dampak dari kebijakan yang menunjukkan aspek keberlanjutan dari sistem transportasi ke depan.
III. GAMBARAN UMUM INDONESIA
III. 1. Sosial Ekonomi
Jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 205,1 juta jiwa sedangkan pada tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia 219,9 juta jiwa dan meningkat menjadi 228,5 pada tahun 2008. Laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yang cukup cepat sejak tahun 1980, yaitu dari 1,97 persen selama periode 1980-1990 menjadi 1,45 persen per tahun selama periode 1990-2000, kemudian menuru lagi menjadi 1,36 persen per tahun selama periode 2000-2008.
Sebagian penduduk masih terpusat di Pulau Jawa. Data tahun 2008 menunjukan sekitar 58 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, 17,91 persen penduduk tinggal di Provinsi Jawa Barat, 14,28 persen di Jawa Tengah, dan 16,23 persen di Jawa Timur. Sementara luas keseluruhan Pulau Jawa hanya sekitar 7 persen dari seluruh wilayah daratan Indonesia. Ironisnya, gabungan Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua, yang memiliki luas sekitar 27,5 persen dari luas wilayah Indonesia, hanya dihuni sekitar 2 persen penduduk.
Besarnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menyebabkan kepadatan penduduk pulau tersebut menjadi sangat tinggi yaitu 938 jiwa/Km2 di tahun 2000 dan 996 jiwa/Km2 di tahun 2005 dan menjadi 1.027 jiwa/Km2 di tahun 2008. Kedua terbesar adalah adalah gabungan Bali dan Nusa Tenggara, yaitu 154 jiwa/Km2 di tahun 2000, 166 jiwa/Km2 di tahun 2005 dan 174 jiwa/Km2 di tahun 2008. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 :
Tabel 3.1
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Indonesia Tahun 2000-2008
No Pulau Penduduk
(Jiwa Ribu) Laju Pertumbuhan Penduduk
per Tahun (%)
2000 2005 2007 2008 1990-2000 2000-2005 2006-2007 2000-2008
1 Sumatera 42,472.70 46,378.20 47,995.30 48,807.20 1.57 1.77 1.76 1.75
2 Jawa 121,293.20 128,834.80 131,527.50 132,856.60 1.24 1.21 1.16 1.14
3 Bali, Nusa Tenggara 10,981.70 11,834.00 12,221.20 12,414.10 1.59 1.51 1.54 1.54
4 Kalimantan 11,307.70 12,190.60 12,628.30 12,847.70 2.26 1.51 1.59 1.61
5 Sulawesi 14,881.50 15,812.60 16,291.80 16,530.90 1.8 1.22 1.3 1.32
6 Maluku dan Papua 4,195.20 4,801.80 4,977.90 5,066.80 1.93 2.74 2.47 2.39
Indonesia 205,132.00 219,852.00 225,642.00 228,523.30 1.45 1.4 1.37 1.36
Sumber : Statistik Indonesia 2008, BPS
Pertumbuhan ekonomi Indonesia digambarkan oleh pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan 2000. Selama kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu menunjukkan angka positif dengan perkembangan yang berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,69 persen. Setahun kemudian ekonomi Indonesia mengalami sediit perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 5,51 persen. Pada tahun 2007 perekonomian Indonesia membaik lagi dengan pertumbuhan sebesar 6,32 persen, sebelum akhirnya melambat lagi pada tahun 2008 menjadi 6,01 persen atau secara riil PDB Indonesia tercatat sebesar 2.082,1 triliun rupiah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 :
Tabel 3.2
Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2005-2008 (milliar rupiah)
No Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008
1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan 364,169.30 433,223.40 547,235.60 345,302.80
2 Pertambangan dan Penggalian 309,014.10 366,505.40 440,826.20 267,650.70
3 Industri Pengolahan 760,361.30 919,532.70 1,068,806.40 640,072.20
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 26,693.80 30,354.80 34,726.20 19,587.10
5 Bangunan 195,110.60 251,132.30 305,215.70 185,300.50
6 Perdagangan, Hotel dan Restauran 431,620.20 501,542.10 590,822.30 338,957.90
7 Pengangkutan dan Komunikasi 180,584.90 231,808.60 265,256.90 146,938.70
8 Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan 230,522.70 269,121.40 305,216.00 174,144.20
9 Jasa-Jasa 276,204.20 336,258.90 399,298.60 235,035.90
PDB 2,774,281.10 3,339,479.60 3,957,403.90 2,352,990.00
Sumber : Statistik Indonesia 2008, BPS.
III. 2. Kondisi Transportasi
III. 2. 1. Transportasi Darat
Sistem transportasi nasional mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin terselenggaranya mobilitas penduduk maupun barang. Sehingga dengan adanya ketersediaan system transportasi, hal ini diharapkan dapat menunjang berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu pembangunan. Angkutan darat sebagai bagian dari sistem transportasi secara keseluruhan, turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian di suatu wilayah. Ini dapat dilihat bahwa pada umumnya daerah-daerah yang memiliki jaringan angkutan darat, sebagai sarana yang dapat menghubungkan daerah tersebut dengan daerah lain, akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah-daerah yang terisolir.
Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat. Hal ini karena fungsi strategis yang dimilikinya, yaitu sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran, sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah.
III. 2. 2. Transportasi Laut
Sebagian besar kegiatan pelabuhan dilakukan di 25 pelabuhan strategis seperti Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar. Secara umum, kegiatan pelabuhan laut lebih dominan untuk kegiatan angkutan barang disbanding angkutan penumpang, tidak hanya untuk pelayaran dalam negeri tetapi juga untuk pelayaran luar negeri. Pada tahun 2008, proporsi bongkar muat barang antar pulau di 25 pelabuhan strategis terhadap total bongkar dan muat antar pulau seluruh pelabuhan masing-masing mencapai 28,19 persen dan 36,39 persen. Sedangkan bongkar dan muat barang luar negeri di Pelabuhan strategis masing-masing mencapai 77,78 persen dan 63,05 persen. Ini berarti kegiatan ekspor dan impor barang lebih besar dibandingkan kegiatan bongkar dan juat barang antar pulau.
III. 2. 3. Transportasi Udara
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, bandar udara sebagai simpul transportasi nasional terdiri atas Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Bandar udara yang termasuk dalam pusat penyebaran primer adalah Kuala Namu (Sumatera Utara), Hang Nadim (Kepulaun Riau), Soekarno Hatta (Banten), Juanda (Jawa Timur), Ngurah Rai (Bali) dan beberapa bandar udara lainnya. Sedangkan yang termasuk dalam pusat penyebaran sekunder diantaranya adalah Adisutjipto (DI Yogyakarta), Adisumarno (Jawa Tengah), Minangkabau (Sumatera Barat), Sultan Syarif Kasim II (Riau), Sultan Mahmud Badaruddin II (Sumatera Selatan) dan lain-lain. Untuk bandar udara Sultan Iskandar Muda (NAD), Raden Inten II (Lampung), Ranai dan Kijang (Kepulauan Riau), Pinang Kampai (Riau), dan lain-lain termasuk dalam pusat penyebaran tersier.
IV. GAMBARAN UMUM PULAU KALIMANTAN
Secara subtansi, analisis dalam tahapan ini meliputi; kondisi eksisting social – ekonomi wilayah dan pola perkembangannya dan system transportasi serta kebijakan – kebijakan yang ada pada saat ini. Untuk mempermudah analisis, sebelumnya dilakukan melalui suatu proses pembagian wilayah Kalimantan menjadi beberapa zona dan tiap zona merupakan gabungan dari beberapa wilayah adminitrasi kabupaten.
IV. 1. Pembagian Wilayah Kedalam Zonasi
A. Latar Belakang
Pendekatan pembangunan system transportasi di Indonesia yang berbasis kepulauan telah berkembang pada akhir – akhir ini dan telah diterapkan, seperti dalam pendekatan pengembangan perkeretaapian di Indonesia. Hal ini sangat sesuai dengan karakteristik wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau – pulau kecil dan besar. Melalui pendekatan ini, pembangunan transportasi dibedakan menurut karakteristik wilayah yaitu; pembangunan transportasi antar pulau dan pembangunan transportasi intra pulau. Pembangunan transportasi antar pulau dikembangkan melalui pengembangan angkutan laut, ferry, dan perkapalan. Sedangkan pembangunan transportasi intra/dalam pulau dikembangkan melalui pengembangan interaksi/konektivitas antar kota – kota (pusat pertumbuhan) dan pusat – pusat pertumbuhan yang terpisah.
Dilihat dari karakterisitIk wilayah studi (pulau) yang begitu kompleks akan menjadi permasalahan dalam menganalisis demand dan supply transportasi. Dalam analisis ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan perkembangan pergerakan barang dan penumpang, didalam/intra Pulau maupun antar Pulau, serta kondisi pelayanan dan ketersediaan prasarana pendukungnya. Oleh karena itu perlu disederhanakan melalui pembagian wilayah studi (pulau) menjadi beberapa wilayah (zona) sebagai unit analisis.
B. Penetapan Zonasi
Penetapan zonasi didasari oleh pendekatan pembangunan transportasi yaitu; pendekatan pembangunan transportasi regional/ antar pulau dan pembangunan transportasi dalam pulau. Penetapan zonasi antar pulau lebih menekankan pada pemilihan dan menetapkan sebaran outlet – outlet dari pulau dan menjadi simpul – simpul yang dapat mewakili daerah hinterlandnya. Sedangkan dalam pengembangan transportasi dalam/intra pulau ditetapkan melalui pendeliniasian wilayah (pulau) menjadi beberapa zona dan tiap zona terdiri dari gabungan beberapa wilayah administrasi kabupaten.
a) Zonasi Pada Pengembangan Transportasi Antar Pulau
Ada 5 (lima) pulau besar yang terdapat di Indonesia yaitu; Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Irian. Konektivitas antar pulau – pulau ini dapat digambarkan oleh interaksi antar simpul – simpul didalam masing – masing pulau yang dapat dihubungkan oleh prasarana laut, udara, dan sungai.
Tingkat interaksi antar simpul – simpul dapat dilihat dari produktivitas kegiatan antar masing – masing simpul. Produktivitas ini sangat dipengaruhi oleh potensi/kegiatan dari daerah – daerah belakangnya (hinterland).
Ada beberapa pertimbangan dalam memilih dan menetapkan titik yang dianggap sebagai simpul ditiap pulau yaitu:
• Merupakan inlet/outlet (pelabuhan) dari daerah hinterlandnya, yang dapat berfungsi sebagai pusat pemasaran dan pendistribusian barang
• Memiliki kegiatan bongkar – muat yang cukup besar dibandingkan dengan pelabuhan lainnya
• Mempertimbangkan arahan klassifikasi pelabuhan yang tertuang dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) dan Tatanan Kepelabuhanan Nasional (TKN)
b) Zonasi Pada Pengembangan Transportasi Dalam/Intra Pulau
Sama seperti dalam pembahasan sebelumnya, penetapan zonasi didalam wilayah studi (pulau) bertujuan untuk menyederhanakan pemodelan analisis demand dan supply pergerakan barang dan penumpang dalam wilayah studi (pulau). Dari analisis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran demand pergerakan antar zona dan ketersediaan jaringan serta perkiraan biaya pengangkutan menurut masing – masing moda.
Dalam penetapan zonasi didalam wilayah studi ada beberapa yang perlu ditetapkan yaitu; batasan wilayah administrasi dalam satu zona, dan tiap – tiap zona memiliki pusat sebagai outlet zona. Dasar pemikirannya adalah sebagai berikut:
- Secara administratif, dalam satu zona terdiri dari beberapa wilayah administrasi Kabupaten/Kota. Penggunaan wilayah administrasi ini akan mempermudah analisis dan bentuk engkaji data yang tersedia untuk mengenali kondisi potensi eksisting dan masa akan datang di tiap – tiap zona
- Wilayah administrasi yang dikelompokkan dalam satu zona didasari oleh orientasi pola pergerakan barang / penumpang dan dalam satu zonasi memiliki ketergantungan terhadap pusat zona yang akan ditetapkan
- Mempertimbangkan arahan system kota – kota yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang l (RTRW) Nasional untuk menetapkan sebagai Pusat Zona. Pusat Zona/ simpul dapat diartikan sebagai inlet/outlet dari zona tersebut
IV. 2. Kondisi Potensi Wilayah dan Sistem Transportasi di Tiap Zona
Kondisi yang dimasukan dalam bahasan ini adalah informasi tentang potensi aspek sosial ekonomi dan kondisi system tranportasi dalam tiap – tipa zona.
Zona 1 (Singkawang dsk, Kalbar)
Zona ini meliputi 3 (tiga) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kab. Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kab. Sambas dan pusatnya adalah Kota Singkawang. Zona ini memiliki jumlah penduduk sebesar 872 ribu jiwa dan luas zona sebesar 13.293 Km2 dengan kepadatan rata – rata sekitar 66 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian, PDRB dengan harga konstan 2000 pada tahun 2008 sebesar 8.622 milliar dengan pendapatan perkapita penduduk sebesar 9,8 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sektor pertanian dan konstruksi. Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 1.492 Km, panjang dermaga 355 M dengan kelas pelabuhan paling besar adalah pelabuhan pengumpul, dan Kelas Bandar Udara paling besar adalah Bandar Udara tersier.
Zona 2 (Pontianak dsk, Kalbar)
Zona ini meliputi 5 (lima) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kota Pontianak, Kab. Pontianak, Kab. Kubu Raya, Kab. Pontianak, Kab. Sanggau, dan Kab. Landak serta pusatnya adalah Kota Pontianak. Jumlah penduduk dalam Zona sebesar 1,58 juta jiwa, luas zona sebesar 32.799 Km2 dengan kepadatan rata – rata 48 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian di tahun 2008 sebesar 12.611 milliar dengan pendapatan perkapita penduduk sebesar 7,9 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sektor indusri pengolahan dan konstruksi.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 2.626 Km, panjang dermaga 847 M dengan kelas pelabuhan paling besar adalah pelabuhan Utama (Pontianak), dan Kelas Bandar Udara utamanya adalah Bandar Udara Sekunder ( Bandar Udara Supadio).
Zona 3 ( Sintang dsk, Kalbar)
Zona ini terdiri dari 4 (empat) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kab. Sintang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sekadau, dan Kab. Melawi serta pusatnya adalah Kota Sintang. Jumlah penduduk dalam Zona sebesar 930 ribu jiwa, luas zona sebesar 76.811 Km2 dengan kepadatan rata – rata 12 jiwa/ Km2. PDRB berdasarkan harga konstan 2000 di Tahun 2008 sebesar 4.059 milliar dengan pendapatan penduduk perkapita sebesar 4,3 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sector pertanian dan Bangunan.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 1.298 Km, dan Kelas Bandar Udara utamanya adalah Bandar Udara tersier.
Zona 4 ( Ketapang dsk, Kalbar)
Zona ini meliputi 2 (dua) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kab. Ketapang dan Kab. Kayong Utara, serta pusatnya adalah Kota Ketapang. Jumlah penduduk dalam Zona sebesar 499.717 jiwa, luas zona sebesar 35.809 Km2 dengan kepadatan rata – rata 14 jiwa/ Km2. PDRB dengan harga konstan 2000 di tahun 2008 sebesar 2.994 milliar dengan pendapatan perkapita sebesar 5,99 juta pertahun. Sektor yang dominan adalah sektor pertanian, indusri pengolahan, serta pertambangan dan galian.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 852 Km, panjang dermaga 478 M dengan kelas pelabuhan utamanya adalah pelabuhan pengumpul, dan Kelas Bandar Udara utamanya adalah Bandar Udara tersier.
Zona 5 ( Pangkalan Bun dsk, Kalteng)
Zona ini meliputi 4 (empat) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kab. Kotawaringin Barat, Kab. Sukamara, Kab. Lamandau, dan Kab. Seruyan, serta pusatnya adalah Kota Pangkalan Bun. Jumlah penduduk dalam Zona sebesar 432.963 jiwa, luas zona sebesar 37.404 Km2 dengan kepadatan rata-rata sekitar 12 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian di Tahun 2008 dengan harga konstan 2000 sebesar 4.254 milliar dengan pendapatan perkapita sebesar 9,8 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sektor Pertanian dan Industri pengolahan.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 800 Km, panjang dermaga 742 M dengan kelas pelabuhan utamanya adalah pelabuhan pengumpul, dan Kelas Bandar Udara utamanya adalah Bandar Udara tersier.
Zona 6 (Palangkaraya dsk, Kalteng)
Zona ini meliputi 6 (enam) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kota Palangkaraya, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Pulang Pisau, Kab. Katingan, Kab. Gunung Mas, dan Kab. Kapuas serta pusatnya adalah Kota Palangkaraya. Jumlah penduduk dalam Zona ini sebesar 1,2 juta jiwa, luas zona sebesar 71.496 Km2 dengan kepadatan rata – rata 17 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian di tahun 2008 dengan harga konstan sebesar 8.360 milliar dengan pendapatan perkapita sebesar 6,9 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sektor Pertanian dan Perdagangan, hotel dan restauran.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 1.919 Km, panjang dermaga 379 M dengan kelas pelabuhan utamanya adalah pelabuhan pengumpul, dan Kelas Bandar Udara utamanya adalah Bandar Udara tersier.
Zona 7 (Muara Teweh dsk, Kalteng)
Zona ini meliputi 4 (empat) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kab. Murung Raya, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, dan Kab. Barito Timur serta pusatnya adalah Kota Muara Teweh. Jumlah penduduk dalam Zona sebesar 420.805 juta jiwa, luas zona sebesar 44.664 Km2 dengan kepadatan 9 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian di Tahun 2008 dengan harga konstan 2000 sebesar 3.232 milliar dengan pendapatan perkapita sebesar 7,7 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sektorPertanian dan Pertambangan dan Galian.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 540 Km.
Zona 8 ( Banjarmasin dsk, Kalsel)
Zona ini meliputi 5 (lima) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kota Banjarmasin, Kab. Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin, Kab. Tanah Laut, dan Kab. Barito Kuala serta pusatnya adalah Kota Banjarmasin. Jumlah penduduk dalam Zona sebesar 1,8 juta jiwa, luas zona sebesar 11.221 Km2 dengan kepadatan rata – rata 163 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian di Tahun 2008 dengan harga konstan sebesar 11.907 milliar dengan pendapatan perkapita sebesar 6.5 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah Perdagangan, Hotel, dan Restauran, pertanian dan industri pengolahan.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 2.432 Km, panjang dermaga 1.218 M dengan kelas pelabuhan paling besar adalah Pelabuhan Utama (Banjarmasin), dan Kelas Bandar Udara utamanya adalah Bandar Udara sekunder.
Zona 9 ( Amuntai dsk, Kalsel )
Zona ini meliputi 6 (enam) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kab. Tapin, Kab. H.S Selatan, Kab. H.S Tengah, Kab. H.S Utara, Kab. Tabalong, dan Kab. Balangan serta pusatnya adalah Kota Amuntai (HSU). Jumlah penduduk dalam Zona sebesar 1.1 juta jiwa, luas zona sebesar 11.886 Km2 dengan kepadatan rata – rata 94 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian di tahun 2008 dengan harga konstan 2000 sebesar 7.404 milliar dengan pendapatan perkapita sebesar 6,6 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sector Pertambangan dan Galian dan Pertanian.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 3.016 Km.
Zona 10 ( Kota Baru dsk, Kalsel )
Zona ini meliputi 2 (dua) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kota Baru dan Kab. Tanah Bumbu serta pusatnya adalah Kota Baru. Jumlah penduduk dalam Zona sebesar 502.782 jiwa, luas zona sebesar 14.490 Km2 dengan kepadatan 35 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian di Tahun 2008 dengan harga konstan 2000 sebesar 6.879 milliar dengan pendapatan perkapita sebesar 13,6 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sektor pertambangan dan galian, pertanian, dan perdagangan, hotel, dan restaurant.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 874 Km, panjang dermaga 112 M dengan kelas pelabuhan utamanya adalah pelabuhan pengumpul, dan Kelas Bandar Udara utamanya adalah Bandar Udara tersier.
Zona 11 ( Balikpapan dsk, Kaltim)
Zona ini meliputi 3 (tiga) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kota Balikpapan, Kab. Kab. Penajam Paser Utara, dan Kab. Pasir, serta pusatnya adalah Kota Balikpapan. Jumlah penduduk dalam Zona sebesar 821.329 jiwa, luas zona sebesar 14.707 Km2 dengan kepadatan rata – rata sekitar 56 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian di tahun 2008 sebesar 20.235 milliar dengan pendapatan perkapita sebesar 24,6 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sektor-sektor; industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restaurant, dan pertambangan dan galian.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 821 Km, panjang dermaga 604 M dengan kelas pelabuhan paling besar adalah Pelabuhan Utama ( Balikpapan), dan Kelas Bandar Udara utamanya adalah Bandar Udara primer.
Zona 12 ( Samarinda dsk, Kaltim )
Zona ini meliputi 3 (tiga) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kota Samarinda, Kab. Kutai Barat dan Kab. Kutai Kertanegara serta pusatnya adalah Kota Samarinda. Jumlah penduduk dalam Zona sebesar 1.2 juta jiwa, luas zona sebesar 57.988 Km2 dengan kepadatan rata – rata 21 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian di Tahun 2008 dengan harga konstan 2000 sebesar 41.009 milliar dengan pendapatan perkapita sebesar 34,2 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sektor pertambangan.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 1.920 Km, panjang dermaga 565 M dengan kelas pelabuhan paling besar adalah Pelabuhan Utama, dan Kelas Bandar Udara utamanya adalah Bandar Udara sekunder.
Zona 13 ( Bontang dsk, Kaltim )
Zona ini meliputi 2 (dua) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kota Bontang dan Kab. Kutai Timur, serta pusatnya adalah Kota Bontang. Jumlah penduduk dalam Zona sebesar 342.647 jiwa, luas zona sebesar 32.048 Km2 dengan kepadatan 11 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian di Tahun 2008 dengan harga konstan 2000 sebesar 45.538 milliar dengan pendapatan perkapita sebesar 133 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sektor industri pengolahan dan pertambangan.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 594 Km, panjang dermaga 2.257 M dengan kelas pelabuhan utamanya adalah pelabuhan pengumpul, dan Kelas Bandar Udara utamanya adalah Bandar Udara tersier.
Zona 14 ( Tanjung Redep dsk, Kaltim)
Zona ini meliputi 2 (dua) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kab. Berau dan Kab. Bulungan serta pusatnya adalah Kota Tanjung Redep. Jumlah penduduk dalam Zona di Tahun 2008 sebesar 282.686 jiwa, luas zona sebesar 39.771 Km2 dengan kepadatan 7 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian di tahun 2008 sebesar 4.171 milliar dengan pendapatan perkapita sebesar 114,7 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sektor – sektor; pertambangan dan galian, dan pertanian.
Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 373 Km, panjang dermaga 512 M dengan kelas pelabuhan utamanya adalah pelabuhan pengumpul.
Zona 15 ( Tarakan dsk, Kaltim )
Zona ini meliputi 4 (empat) wilayah administrasi Kota / Kabupaten yaitu; Kota Tarakan, Kab. Nunukan, Kab. Malinau, dan Kab. Tana Tidung, serta pusatnya adalah Kota Tarakan. Jumlah penduduk dalam Zona di Tahun 2008 sebesar 377.189 jiwa, luas zona sebesar 53.927 Km2 dengan kepadatan 7 jiwa/ Km2. Kondisi perekonomian di Tahun 2008 dengan harga konstan 2000 sebesar 4.158 milliar dengan pendapatan perkapita sebesar 11 juta pertahun. Sektor yang dominan dalam zona ini adalah sektor – sektor; perdagangan, hotel, dan restaurant, pertambangan, dan pertanian. Ketersediaan infrastruktur transportasi dalam zona ini dapat dijelaskan sebagai berikut; pada Tahun 2008, panjang jalan beraspal 280 Km, panjang dermaga 252 M dengan kelas pelabuhan utamanya adalah pelabuhan pengumpul, dan Kelas Bandar Udara utamanya adalah Bandar Udara tersier.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar